Cara Ditjen Pajak Periksa Para Pengusaha yang Mencoba Untuk Memanipulasi Omzet

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati menerbitkan PMK Nomor 15/PMK.03/2018 mengenai Cara Lain Untuk Menghitung Peredaran Bruto terutama untuk para wajib pajak. Dengan adanya peraturan ini, para petugas pajak bisa menghitung besaran penghasilan kotor maupun omzet dari wajib pajak dengan cara lain tidak terkecuali dari biaya hidup wajib pajak.

Sumber : Konsultan Pajak Jakarta

Dikuti dari halaman JDIH Kementerian Keuangan, PMK itu keluar untuk membantu memberikan kepastian hukum terutama untuk wajib pajak yang diwajibkan untuk menyelenggarakan pencatatan maupun pembukuan yang nyatanya tidak pernah tercatat dengan baik sepenuhnya.

Petugas pajak bisa menghitung jumlah omzet wajib pajak dengan cara lainnya bila saat pemeriksaan, si wajib pajak tidak seluruhnya telah menyelenggarakan kewajiban pembukuan atau pencatatan dan tidak seluruhnya memperlihatkan bukti pendukung dari pencatatan atau pembukuan etrsebut. Karena dengan hal itu, cukup sulit untuk dapat mengetahui omzet wajib pajak yang sebenarnya.

Berdasarkan pada pasal 2 PMK 15/2018 mengatakan jika terdapat 8 metode lainnya yang dapat dilakukan oleh petugas pajak untuk dapat menghitung omzet dari wajib pajak di antaranya adalah dengan melihat sejumlah data berikut ini;

  1. Transaksi penerimaan tunai serta non tonai dari wajib pajak dalam satu tahun pajak
  2. Satuan volume usaha yang telah dihasilkan oleh wajib pajak dalam suatu tahun pajak
  3. Sumber serta pemakaian dana
  4. Perhitungan dari biaya hidup wajib pajak serta jumlah tanggungannya, tidak terkecuali pada kekayaan dalam satu tahun pajak
  5. Berdasarkan pada SPT maupun hasil pemeriksaan dari tahun pajak sebelumnya
  6. Penambahan kekayaan bersih dari wajib pajak di awal serta di akhir tahun  dalam satu tahun pajak
  7. Dan perhitungan dari rasio berdasarkan pada persentase maupun rasio pembanding
  8. Juga berdasarkan pada proyeksi nilai ekonomi suatu aktivitas usaha di saat-saat tertentu untuk suatu tahun pajak

Ketentuan tentang tata cara dari pemakaian metode perhitungan peredaran bruto memakai cara lain diatur lebih lanjut di dalam peraturan Direktorat jenderal pajak. Sedangakn perhitungan dari omzet wajib pajak cara lainnya akan tertuang di dalam PMK Nomor 15  tahun 2018 berlaku apabila wajib pajak tengah dilakukan pemeriksaan dan belum menyampaikan SPT hasil pemeriksaan dengan objek omzet wajib pajak.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *